Salinan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 81 tahun 20 tentang pendirian satuan pendidikan nonformal dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, menimbang. Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat 3 dan pasal 59 undangundang nomor 2 tahun 2012 tentang. Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang. Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan.
Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Aturan mengenai manajemen pns ini merupakan turunan dari uu asn. Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 pusat data. Peraturan pemerintah pp tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi. Kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi yang selanjutnya disebut kantor wilayah bpn adalah bpn di provinsi yang dipimpin oleh kepala kantor wilayah bpn yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab langsung kepada ke pal a bpn.
Didalamnya mengatur mengenai banyak hal mendasar dari manajemen pns seperti cuti dan lain sebagainya. Download peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 pdf. Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 20 nomor 71, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5410. Terhitung tanggal 17 januari 2012 lalu, presiden ri telah menandatangani peraturan baru yaitu peraturan presiden no. Peraturan pemerintah pp tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan pemerintah republik indonesia rumah tangga pasal 25. Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa. Peraturan ortax your center of excellence in taxation.
Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan. Pp no 8 tahun 20 tentang ketelitian peta rencana tata. Pengangkatan dosen tidak tetap dalam jabatan akademik pada perguruan tinggi negeri. Peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara jis peraturan presiden nomor 91 tahun 2011 lembaran negara tahun 2011 nomor. Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Presiden republik indonesia2manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari. Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Kartu peserta bpjs ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan bpjs ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. In 2012 tentang i penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan keria dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan yang diundangkan pada 15 oktober 2012 itu adalah peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 67, pasal 68 ayat l7l, pasal 74, pasal 78, pasal 81, pasal 85, pasal 86 ayat 4. Silahkan download dokumen permendagri melalui link dibawah ini. Keputusan presiden nomor 84p tahun 2009 tentang pembentukan kabinet indonesia bersatu ii. Unduh atau download peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pns. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. This question is for testing whether or not you are a human visitor and. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Permendagri 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan. Untuk melaksanakan ketentuan undangundang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, perlu pengaturan mengenai sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi, kemndikbud telah menetapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 81 tahun. Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 september dengan pembayaran sebesar rp10. Download peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di situs infoasn. Sebagai bentuk pelaksanakan uu no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah telah mengundangkan peraturan pemerintah terkait uu itu. Pengurangan dan penanganan sampah diwajibkan kepada semua orang, terutama pihakpihak yang menghasilkan sampah.
Undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. Peraturan pemerintah no 81 tahun 2012 sistem informasi. Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tanggal 30 desember 2015, menteri dalam negeri tjahjo kumolo menetapkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat asn adalah profesi bagi. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan mulai berlaku setelah diundangkan oleh widodo. Pada tanggal 29 september 2011 pt diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah dinas perhubungan provinsi jawa barat.
Surat edaran menteri komunikasi dan informatika nomor 5 tahun 2016 tanggal 30 desember 2016. Sep 28, 2019 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ditetapkan untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan desa dan kelurahan dan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan. Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Klik link berikut untuk pp no 8 tahun 20 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Jan 29, 20 this entry was posted in geografi, geography, penataan ruang and tagged ketelitian peta tata ruang, pp 8 tahun 20, pp ketelitian peta tata ruang, pp no 8 tahun 20. Pp manajemen pns merupakan pondasi utama uu asn yang terdiri dari 14 bab. Menteri negara lingkungan hidup, balthasar kambuaya menyatakan, pp no. Pre,sidtiti republik indoimsia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahi. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 109, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5035 2. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Peraturan pemerintah republik indonesia rumah tangga pasal. Pp no 8 tahun 20 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2012. Dalam rangka melaksanakan pasal 16b undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak. This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Undangundang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5169. Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undangundang. Download permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
948 1300 568 1337 1327 1492 1038 1223 903 1334 1605 1217 109 1206 222 833 944 142 74 1018 1580 381 279 979 1062 1322 1421 1167 421 850 204